Artikel

2014 Pemkab Efektif Kelola PBB

Terhitung sejak 1 Januari 2014 Pemerintah Kabupaten Majalengka efektif mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan.


"Tahun 2013 kemarin sebenarnya sudah jalan dan tercapai 88 % lebih maklum masih tahap penyesuaian, namun 2014 ini kita sudah siap," kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka Eddy Noor Sudjatmiko , Jumat (28/2).  Lebih lanjut Eddy Noor mengatakan bahwa pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

"Dengan ini maka kegiatan pendataan, pemungutan, penagihan dan pelayanan PBB sektor perdesaan dan perkotaan diselengarakan oleh pemerintah kabupaten atau kota," jelasnya.

Mantan Kepala Bidang Anggaran DPKAD ini mengatakan tujuan pengalihan pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan ini ke kabupaten/kota adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah dan penetapan tarif pajak.

Pengalihan kewenangan PBB sektor perdesaan dan perkotaan ini menurutnya tercantum dalam pasal 80 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 dimana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB sektor perdesaan dan perkotaan sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 % dari sebelumnya hanya dipatok pada tarif efektif 0,1 % atau 0,2 %.

Menurutnya menindaklanjuti UU nomor 28 tahun 2009, Pemkab Majalengka telah menerbitkan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan mempersiapkan infrastruktur yang menyangkut pembangunan sistem maupun penyediaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung pelaksanaan penarikan PBB -P2 di Kabupaten Majalengka.

"Kami juga melakukan perubahan SOTK (satuan organisasi tata kerja-red) dengan membentuk Kepala Seksi Pengelolaan PBB dan BPHTB di DPKAD," jelasnya.