Get Adobe Flash player

Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Kab. Jepara

MAJALENGKA - Pansus III DPRD Kabupaten Jepara melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Majalengka, Kamis (14/6). Rombongan DPRD Kab. Jepara diterima Wakil Ketua DPRD M. Nasir dan ketua komisi B Otong Syuhada serta pejabat Pemkab Majalengka dan BUMD di ruang rapat paripurna DPRD Majalengka.

Ketua Pansus III DPRD Jepara Ade Suwandi mengatakan tujuan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka adalah melakukan studi banding dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kabupaten Jepara memerlukan peraturan daerah baru untuk perusahaan daerah air minum (PDAM), Bank Perkreditan Rakyat serta untuk BUMD PD. Aneka Usaha, kebetulan Kabupaten Majalengka lebih dahulu mempunyai Perda tentang BUMD tersebut,“ ungkapnya.

 

Lebih lanjut Ade mengatakan bahwa Pansus III memerlukan informasi yang menyeluruh dalam pembahasan Raperda BUMD termasuk di dalamnya deviden, penyertaan modal  dan pasal yang mengatur tentang pengawasan DPRD terhadap BUMD.

“Termasuk mekanisme pengangkatan dewan pengawasan dan dewan direksi BUMD apakah harus melalui persetujuan dan pertimbangan DPRD terlebih dahulu, hal ini yang ingin kami ketahui dari Kabupaten Majalengka,“ ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka M. Nasir menanggapi pertanyaan Ketua Pansus III DPRD Jepara mengatakan bahwa Kabupaten Majalengka telah mempunyai Perda tentang PDAM yang ditetapkan pada tahun 2001 dan Perda tentang PD BPR yang ditetapkan pada tahun 2007 ketika 7 BPR milik Pemkab Majalengka dimerger dibawah naungan PD BPR Sukahaji.

“Kabupaten Majalengka juga mempunyai LPK/BKPD yang kepemilikannya dimiliki bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Jabar Banten dengan komposisi saham 50 % Pemkab Majalengka, 35 % Pemprov Jabar dan 15 % BJB,“ jelasnya.

Sementara itu Kabag Perekonomian Setda Majalengka Toto Prihatno dalam eksposenya mengatakan bahwa Kab. Majalengka mempunyai 5 BUMD yaitu PDAM, PD BPR Sukahaji, BKPD/LPK, Apotik Silih Asih dan PD Sindangkasih Multi Usaha.

“Dari BUMD-BUMD tersebut telah m,enghasilkan rata-rata deviden 1,5 milyar per tahun dengan laba BUMD yang masuk ke menjadi PAD sebesar 50 %, kecuali dari PD SMU karena baru mulai dibentuk dan belum jalan usahanya, namun untuk PD SMU telah menjalin kerjasama dengan Pertamina untuk mengelola migas untuk diolah menjadi sumber energi listrik“ jelasnya.

Menjawab keterlibatan DPRD dalam pengawasan BUMD, Toto mengungkapkan bahwa DPRD dengan BUMD-BUMD di Majalengka rutin mengadakan rapat dengar pendapat sedangkan mekanisme pengangkatan direksi dan dewan pengawas BUMD apakah memerlukan pertimbangan dari DPRD tergantung AD/ART BUMD itu sendiri dan peraturan perundang-undangan diatasnya.