MAJALENGKA - Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, menuntut kita sebagai aparatur pemerintah mampu mengambil manfaat-manfaat guna mendukung efesiensi dan efektifitas kerja dan pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Majalengka Aeron Randi, AP, MP ketika membuka membuka kegiatan pembinaan dan dan pengembangan SDM komunikasi dan informatika yang diikuti 50 operator komputer kecamatan dan 60 operator dinas/instansti di kantor Dishubkominfo Majalengka, Jumat (29/6).

“Dewasa ini, penyebaran informasi publik dirasakan belum berjalan optimal karena dua faktor, yaitu isi atau konten informasi publik yang tidak berkembang dan ketersediaan serta penyebarannya yang tidak merata,“ ujarnya.

Menurut alumni STPDN ini dalam konten informasi publik lebih banyak ditentukan oleh pasar, maka lebih berorientasi pada kepentingan bisnis. Artinya, informasi yang memenuhi selera pasarlah yang lebih banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, tidak peduli bagaimana kualitas informasi tersebut.

“Bahkan ironisnya, karena informasi publik yang hanya berdasar pada selera pasar tersebut, masyarakat lebih banyak menerima informasi yang merusak, seperti informasi yang berbau provokatif, kekerasan, bahkan informasi yang bisa memecah belah tatanan sosial dan politik,“ jelasnya.

Dalam kondisi seperti ini menurut Aeron, menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, selaku lembaga yang diberi tugas pokok dan fungsi untuk menghimpun, menata serta mendayagunakan sumber-sumber informasi publik sehingga mampu memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara mudah, murah dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Mei 2010, mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan serta memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat baik diminta ataupun tidak diminta. Artinya, bahwa pemerintah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari Sekretariat, Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor, Kecamatan dan UPTD atau UPT nya, berkewajiban mengaplikasikan amanat UU ini,“ jelasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Komunikasi dan Informatikan Dishubkominfo Wawan Kurniawan, ST, MT mengatakan out put kegiatan ini untuk mewujudkan tata kelola informasi daerah yang efektif dan efesien. Jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pemerintahan, mereka hanya melihat komputer di rumah mereka, tanpa harus susah payah datang dan mencari di dinas mana informasi itu berada.

“Kita membaca di media-media massa, data yang disampaikan oleh satu instansi berbeda dengan data yang disampaikan oleh instansi yang lainnya, padahal tentang data yang sama. Sebagai contoh, adalah data kekayaan dan asset daerah, atau lebih parah lagi data jumlah penduduk miskin. Hal ini diharapkan, dengan pemanfaatan teknologi informasi, mestinya data tersebut adalah sama. Untuk itu, mungkin bisa diwujudkan dengan adanya keterpaduan system data yang terintegrasi,“ ungkapnya.

Hal tersebut menurutnya selaras dengan amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, karena esensi dari amanat UU keterbukaan informasi publik tersebut, adalah bagaimana badan publik, yaitu kita semua di dalamnya, mampu memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah dan murah.

Terakhir Wawan mengatakan kebijakan dalam pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Majalengka sangat berat tugas di Bidang Kominfo ini, karena harus mampu mengintegrasikan data dan informasi di semua OPD dalam satu system yang bisa diakses oleh siapa pun dan dimana pun.

“Selain itu, tugas lain yang berat juga, adalah bagaimana menciptakan iklim informasi yang bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, misalnya penyediaan informasi tentang teknologi tepat guna, atau informasi tentang lembaga keuangan yang bisa membantu permodalan ekonomi lemah, dan lain-lain,“ pungkasnya.